ISEN.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo mendorong PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) menyalurkan pembiayaan ke berbagai sektor industri. Termasuk ke proyek pembangunan fasilitas pengolahan hasil tambang atau smelter.
Saat ini, kata dia, potensi BSI mengucurkan pembiayaan untuk hilirisasi industri Sumber Daya Alam (SDA) seperti smelter masih didiskusikan. “Ini baru wacana untuk mendiskusikan strukturnya seperti apa, modelnya dan fiqihnya seperti apa, compliance atau tidak,” ujar pria yang akrab disapa Tiko tersebut di sela BSI Global Islamic Finance Summit (GIFS) 2023 Day 1 di Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta, Rabu (15/2/2023).
Dirinya mengaku akan mengikuti kebijakan pemerintah yang mendorong pembiayaan ke sektor prioritas guna hilirisasi industri dan pembangunan infrastruktur. “Kita mendorong downstream mineral, dari nikel, bauksit, dan lain sebagainya sampai ke baterai kendaraan listrik. Saya rasa ini ekosistem yang membutuhkan pembiayaan jangka panjang dan secara pembayaran ada principle payment jangka panjang,” tutur dia.
Tiko menilai, berbagai proyek jangka panjang seperti hilirisasi industri dan pembangunan infrastruktur bisa dibiayai oleh pembiayaan syariah dari BSI. Itu karena, proyek jangka panjang jika didanai oleh perbankan konvensional sering tidak sesuai.
Dirinya menegaskan, pemerintah akan terus mendorong BSI menyalurkan pembiayaan syariah ke sektor riil. “Pengembangan produk perbankan syariah yang inovatif dan kompetitif yang tetap memenuhi prinsip syariah mendesak dilakukan. Dewan Syariah Nasional (DSN) sedang mengembangkan struktur produk syariah untuk wholesale banking dengan memperhatikan global best practice,” tutur dia.
BSI, lanjutnya, didorong agar lebih banyak menyalurkan pembiayaan wholesale jangka panjang. Tidak hanya kepada proyek dalam negeri tetapi juga ke luar negeri.
Pemerintah, sambungnya, ingin terus menyosialisasikan struktur syariah merupakan struktur keuangan paling tepat guna membiayai infrastruktur dan pembiayaan jangka panjang. Terutama bagi proyek Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
