ISEN.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta peran aktif Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Bengkulu mengembangkan industri halal. Hal tersebut jadi bagian mendukung Indonesia sebagai pusat halal dunia.
"Dalam bidang industri produk halal, KDEKS Bengkulu dan pemangku kepentingan lainnya agar mendorong pengembangan ekosistem industri kesehatan syariah, percepatan sertifikasi halal bagi UMKM," kata Wapres di Kota Bengkulu, Rabu (3/5/2023).
Wapres juga meminta agar KDEKS Bengkulu dapat memperbanyak penerbitan sertifikasi halal bagi rumah potong hewan, termasuk pengembangan sentra industri kecil dan menengah halal, pariwisata ramah muslim dan lainnya. "Sertifikasi halal UMKM agar diakselerasi untuk menaikkan daya saing produk-produknya hingga mampu menembus pasar halal global," ungkap Wapres.
Menurut Wapres, pada bidang jasa keuangan syariah, data Bank Indonesia menunjukkan pangsa pasar perbankan syariah pada kuartal IV 2022 berada di kisaran 7,93 persen. Tren kinerja perbankan syariah di Provinsi Bengkulu beberapa tahun terakhir juga cenderung meningkat.
"Saya minta KDEKS Bengkulu terus menggali potensi daerah di sektor ini. Seraya terus mendorong kemudahan akses masyarakat terhadap produk-produk perbankan syariah," tambah Wapres.
Selain itu, Wapres mengatakan, perlu didorong pemanfaatan alternatif pembiayaan syariah untuk pembangunan di provinsi Bengkulu, seperti penerbitan Sukuk Daerah, maupun Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Syariah.
"KDEKS Bengkulu juga dapat mendorong pengembangan digitalisasi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah, serta Institusi Keuangan Mikro Syariah berbasis masjid, pesantren, dan lainnya," ungkap Wapres.
Upaya-upaya tersebut penting untuk dilakukan karena saat ini negara dengan mayoritas penduduk non-muslim pun menggalakkan kontribusinya pada ekspor pangan halal dunia.
Untuk itu, industri halal dan keuangan syariah yang mewakili dua sektor potensial di Indonesia, perlu dikembangkan secara lebih optimal. Ia meyakini banyak sektor ekonomi dan keuangan syariah yang masih membutuhkan perhatian dan perbaikan tata kelola secara terintegrasi dan menyeluruh.
